Dugaan Ajang Korupsi Penanganan Kasus Bimtek TKA Simalungun, KETUM LSM Katulistiwa Desak KAPOLDA SUMUT Periksa KANIT TIPIDKOR

banner 468x60

24 media Sumut SIMALUNGUN – Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tes Kemampuan Akademik (TKA) melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun Tahun 2026 menuai sorotan serius.

Ketua Umum LSM Katulistiwa, Demson Manurung, ST., C.Med, meminta Kapolda Sumatera Utara turun tangan dan memeriksa personel Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Simalungun, termasuk Kanit Tipidkor, terkait sejumlah kejanggalan dalam informasi penanganan perkara tersebut.

LSM Katulistiwa menduga terdapat ketidakjelasan dalam proses penanganan laporan, bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya upaya pengaburan penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tersebut didasarkan pada rangkaian surat-menyurat dan hasil konfirmasi kepada dua instansi berbeda, yakni Unit Tipidkor Polres Simalungun dan Inspektorat Kabupaten Simalungun.

BIMTEK DIANGGARKAN RP991 JUTA, PELAKSANAAN DIPERTANYAKAN

Persoalan ini bermula dari kegiatan Bimtek Pendalaman TKA melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada 19–21 Mei 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun LSM Katulistiwa, kegiatan tersebut menggunakan sumber pembiayaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun.

Setiap peserta disebut dibebankan biaya sebesar Rp1.000.000 untuk durasi dua hari pertemuan. Dengan jumlah peserta sebanyak 991 orang, total alokasi pembiayaan yang menjadi perhatian mencapai Rp991.000.000 (Rp991 juta).

Namun, muncul persoalan mendasar. Menurut hasil penelusuran LSM Katulistiwa, pelaksanaan kegiatan yang diinformasikan berlangsung selama dua hari tersebut diduga hanya dilaksanakan satu hari berdasarkan undangan yang diterima peserta.dugaan keras dana tersebut hanya 450 juta kurang lebih yang digunakan dalam kegiatan pada saat satu hari dari 991 juta,

Perbedaan antara durasi kegiatan yang disepakati dengan pelaksanaan faktual inilah yang menjadi salah satu dasar LSM Katulistiwa mempertanyakan kewajaran penggunaan anggaran, kesesuaian pembayaran dengan realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara.

SURAT KLARIFIKASI DIABAIKAN, LAPORAN DILAYANGKAN KE KEJAKSAAN

Sebelum melaporkan perkara tersebut, pada 22 Mei 2026, LSM Katulistiwa telah menyampaikan surat Nomor 017/LSM-KATULISTIWA/V/2026 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Namun, menurut Demson, hingga laporan disampaikan, pihaknya tidak memperoleh jawaban atau penjelasan substantif dari Dinas Pendidikan.

Atas kondisi tersebut, pada 8 Juni 2026, LSM Katulistiwa secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penipuan dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek dimaksud kepada Kejaksaan Negeri Simalungun melalui surat Nomor 027/LSM-KATULISTIWA/VI/2026.

NOMOR SURAT PENYELIDIKAN MENJADI PERTANYAAN

Persoalan semakin berkembang ketika pada 8 September 2026 LSM Katulistiwa menerima penjelasan dari Kejaksaan Negeri Simalungun melalui surat Nomor R-64/L.2.24/Dek.1/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perkara yang dilaporkan LSM Katulistiwa telah lebih dahulu ditangani oleh Unit Tipidkor Polres Simalungun berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

Sp.Lidik/170/V/2026/Reskrim tanggal 3 Juni 2026.

Nomor surat tersebut kemudian menjadi perhatian LSM Katulistiwa.

Pasalnya, kode bulan dalam nomor surat menggunakan angka Romawi V yang menunjukkan bulan Mei, sedangkan tanggal penerbitan yang tercantum adalah 3 Juni 2026.

Bagi LSM Katulistiwa, ketidaksesuaian tersebut bukan persoalan sepele yang dapat diabaikan begitu saja. Administrasi penyelidikan merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan tertib administrasi penegakan hukum.

Demson mempertanyakan apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan kesalahan administrasi, kekeliruan pencatatan, atau terdapat persoalan lain dalam proses penerbitan surat,demikian tutur kata KETUM LSM katulistiwa.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60